Yakin Menang , insya Allah Jokowi Itu lemah , Kami Akan Menang Di Pilpres Nanti
Temuan Ombudsman mengenai maladministrasi bukan satu-satunya masalah terkait penutupan Jalan Jatibaru yang tengah dihadapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Polda Metro Jaya juga masih menyelidiki dugaan pidana terkait kebijakan tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Terancam Di Bebas TugaskanDirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Deriyan mengatakan, pihaknya pasti akan mempertimbangkan temuan Ombudsman. Penyidik akan mempelajari landasan formil Obudsman dalam menentukan adanya malaadministrasi.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Terancam Di Bebas Tugaskan.
“Itu cara pandang penyelidik. Supaya dapat secara utuh, maka kita harus mendapatkan wujud pelanggaran secara formil itu seperti apa, serta menyalahgunakan kewenangan seperti apa dalam jabatannya,” papar Ade di Polda Metro Jaya.
Menurut Ade, rekomendasi Ombudsman bisa berkontribusi dalam penyelidikan ini. Pasalnya, dari rekomendasi tersebut kepolisian bisa mendapat perspektif berbeda terkait penutupan Jalan Jatibaru.
Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya tak mau terburu-buru dalam menangani kasus tersebut. Pasalnya, ada dua aspek yang harus diperhatikan, yakni hukum dan lalu lintas.
“Kalau dari teman-teman lalu lintas mungkin mereka melihat dari sisi rekayasa arus lalu lintas. Dengan ditutup jalan itu bisa melihat bagaimana kondisi lalu lintas setelahnya. kan teman-teman lalu lintas harus merekaya arus lalu lintas di Tanah Abang supaya tidak crowded,” papar Ade.
Sedangkan dari sisi hukum, ada ketidaksetujuan terhadap penutupan tersebut. Sehingga ada yang melaporkan dan akan diproses laporan tersebut.
Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta Memberikan waktu 60Hari Kepada Pemprov Jakarta
Plt Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Dominikus Dalu menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya waktu 60 hari untuk merespons atau mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya seperti semula. Kalau tidak, pihaknya akan memberikan sanksi tegas.
Sanksi itu akan diberikan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakilnya, Sandiaga Salahudin Uno.
“Di Pasal 351, Undang-undang pemerintah daerah diatur sanksi admistratif itu bisa dinonjobkan atau dibebastugaskan,” kata Dominikus di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dia mempersilakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji dan mengevaluasi terkait empat temuan maladministrasi itu dengan kurun waktu 30 hari. Sementara relokasi bagi para pedagang kaki lima (PKL) pihaknya juga memberikan tenggang waktu selama 60 hari.
Baca Juga : SBY Dan Prabowo Bertemu Di Kediaman Prabowo Subianto
Sanksi itu akan diberikan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Salahudin Uno. Agen BandarQ
“Di Pasal 351, Undang-undang pemerintah daerah diatur sanksi admistratif itu bisa dinonjobkan atau dibebastugaskan,” kata Dominikus di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dia mempersilakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji dan mengevaluasi terkait empat temuan maladministrasi itu dengan kurun waktu 30 hari. Sementara relokasi bagi para pedagang kaki lima (PKL) pihaknya juga memberikan tenggang waktu selama 60 hari.
ZumaQQ Agen Bandarq Domino 99 Bandar Poker Online Terpercaya
Bonus yang di berikan ZumaQQ :
* Bonus rollingan 0.5% setiap minggunya
* Bonus Refferal 10% + 10% seumur hidup (5% X-tra untuk and apara pencari bonus reff di indonesia)
* Dan masih banyak bonus menarik laen nya yang bisa anda dapatkan di ZumaQQ
Games Yang di Hadirkan ZumaQQ :
* Poker Online
* BandarQ
* Domino99
* Bandar Sakong
* Sakong
* Bandar66
* AduQ
* Sakong
Info Lebih lanjut Kunjungi :
Website :ZumaQQ
BBM : E316C245
FB : @AgenBandarQTerpercaya
Twitter :@ QqZuma
Blog : zumaqiuqiu.blogspot.com
Tidak ada komentar